 |
| Puluahan Mahasiswa Ngeluruk Kantor DPRD |
KEDIRI, Koran DOR , KANTOR DPRD Kota Kediri, di Jalan Mayor Bismo, beberapa hari lalu telah di luruk oleh puluhan aktifis yang mengatasnamakan dirinya, Indonesia Justice Sosiety (IJS), menyusul surat yang di tujukan kepada Wali Kota Kediri, Samsul Ashar, Rabu (19/10) lalu, terkait salinan hard copy memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dengan Pemkot Kediri tentang pembangunan Jembatan Brawijaya, hingga sekarang tak ada tangapan.
Dalam orasinya, lembaga yang di gerakan oleh para mahasiswa itu selain, mengecam tampuk pimpinan dewan, juga menuntut agar pihak esekutif dan legislative lebih transparan, khususnya berkaitan dengan prosedur mega proyek yang di kerjakan secara multyyears itu. IJS juga bermaksud meminta salinan hard copy memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dengan Pemkot Kediri tentang mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya
Adapun tututan yang diajukan para aktifis ini, antara lain yakni, meminta dengan hormat salinan hard copy surat persetujuan DPRD terkait proyek pembangunan jembatan brawijaya yang di legalisir,dan hard copy MoU antara pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri.
Kemudian, meminta klarifikasi tertulis atas proses terjadinya pencairan dan pelaksanaan lelang pada tahun 2010 dan yang terakhir, adalah meminta penjelasaan tertulis atas scanner ketua DPRD, Rani wara, bila merasa bahwa DPRD tidak menyetujui atau tidak bertandatangan secara langsung melain kan melalui scanner.
“Melihat adanya indikasi pelanggaran atas proyek pembangunan Jembatan Brawijaya,kami gerakan mahasiswa Indonesia Justice Society,meminta dengan tegas kepada pemerintah Kota Kediri,untuk segera memberikan klarifikasi terkait proses perstujuan,dan MoU proyek pembangunan jejmbatan brawijaya yang akan menggunakan uang rakyat sebesar 71 miliar.” Pintanya.
Tuntutan itu, lanjut Arif, berdasarkan dengan adanya indikasi permaianan yang menjurus keranah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), “kami menemukan bukti-bukti adaya tidandakan melangar hukum, salah satu diantaranya, tentang MoU, dan prosedur lelang yang diduga tidak transparan” ujarnya.
Sekadar diketahui, pergerakan itu sudah kali ke dua di lakukan oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Indonesia Justice Society, untuk berklarifikasi kepada pemerintah Kota Kediri dan Wakil rakyat Kota Kediri.
Arif menambahklan, jika tuntutanya tersebiut tetap tak ada tangapan atau di gubris, oleh esekutif dan legeslatif, maka mahasiswa juga mengancam akan membawa kasus ini ke PT UN jika DPRD tidak mau memenuhi tuntutan para mahasisa tersebut.
Selain menggelar orasi, mereka juga membentangkan beberapa spanduk yang berbau provokatif, mereka meminta agar DPRD selaku lembaga kontrol bisa menjelaskan mekanisme pembangunan jembatan Brawijaya yang menghabiskan Rp 71 miliar tersebut. “Kami hanya minta hard copy MoU jembatan brawijaya,” ujar M. Mahbubah selaku koordinator aksi.
Setelah menggelar orasi dan tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui, akhirnya mereka sempat melakukan aksi saling dorong agar bisa masuk ke gedung DPRD. Namun kesigapan petugas kepolisian dan Satpol PP bisa meredam emosi para mahasiswa yang mengaku dari berbagai kampus ini.
Tak selang lama, akhirnya wakil ketua DPRD Sholahuddin Fathurrahman,mau menemui mahasiswa, dia mengatakan, akan mendukung apa yang menjadi tuntutan para mahassiswa ini. Bahkan, politisi dari PKB ini bersedia bertanda tangan diatas materai mendukung permintaan mahassiswa meminta salinan hard copy MoU jembatan Brawijaya..
Menurutnya, Sholahuddin Fathurrahman, mahassiswa salah besar jika mendatangi DPRD dan meminta hard copy MoU tersebut. Pasalnya, lembaga DPRD merupakan lembaga untuk kontrol dan kebijakan. Adapun data-data yang sifatnya teknis, tetap ada di Pemerintah Kota Kediri. “Semua masyarakat bisa melihat MoU tersebut, namun harus melalui mekanisme yang benar. Yakni, melayangkan surat ke Pemkot atau sekretariatan DPRD, saya yakin, kalau mekanisme itu dilalui, pasti akan diberikan,” ujarnya.
Sholahuddin juga berharap, agar mahassiswa yang ada di Kota Kediri agar lebih kritis dan idealis, memberikan kritikan mengenai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Kami hanya berharap, agar para mahassiswa tidak mudah terprovokator oleh kepentingan-kepentingan sepihak,” pungkasnya. (WAN)
0 komentar:
Posting Komentar