Santer rumor, bahwa orang nomor satu di Kota Kediri, telah berhasil mengisi koceknya sebagai fee awal sebesar Rp 1 miliar. Benarkah?
KEDIRI, Koran DOR- SALAH satu mega proyek di Kota Kediri, yakni Pembangunan Jembatan Brawijaya. Terkait mandegnya pelaksanaan pembanguanan proyek ini dengan alasan utamanya adalah terkendala oleh pembiayaan atau dana, tentu mengundang tanda tanya besar. Sehingga menjadi bahan konsumsi menarik untuk diberitakaan oleh media massa dari elektronik maupun cetak.
Masyarakat sendiri menilai, alasan tersebut sangatlah tidak rasional. Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri, tahun 2011, menganggarkan Pembangunan Jembatan Brawijaya yang bakal menghubungkan Jl. Brawijaya, Kec. Kota dengan KDP Slamet, Kec. Mojoroto Kedir itu, sebesar Rp 2 miliar.
“Kalau alasanya masalah biaya atau dana, saya kira itu tidak mungkin. Sebab, anggarannya kan sudah disiapkan oleh APBD tahun 2011, kenapa hingga sekarang belum dilaksanaka, . apa anggarannya sengaja diendapkan, dengan tujuan mendapat bungga dari dana tersebut?,” ujar sumber yang engan disebut jatidirinya itu.
Berdasar pantaun Koran DOR, di lokasi pembagunan, hingga sekarang belum tampak ada aktifitas pekerjaan. Padahal, sesuai data tertulis di papan nama proyek, kontrak kerja antara Pemerintah Kota Kediri dengan rekanan, proyek itu akan dikerjakan selama kurang lebih 800 hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 lalu. Selain itu, di lokasi itu hanya tampak ratusan tiang pancang yang masih tergeletak di bantaran Sungai Barantas.
N.I Satrio Widodo, selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, dikonfirmasi perihal mandegnya pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya, pihaknya mengatakan, anggaranya belum bisa diserap. Alasanya, Tim Pemeriksa Bangunan (TPB) belum melakukan pemeriksaan. “Kami masih menunggu TPB. Setelah diproses oleh TPB, anggaran baru bisa dicairkan dan baru ada proses pelaksanaan,” katanya.
Ditambahkan, Widodo nama akrabnya, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tangglal 8 Desember 2010 serta tenggang waktu masa pekerjaan proyek itu sekitar 755 hari, terhitung dari kontrak kerja diterbitkan.
Ironisnya, menurut sumber yang patut dipercaya, bahwa TPB yang saat ini istilahnya diubah menjadi Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), sudah selesai melaksanakannya. Jadi, lanjut sumber, harusnya pihak DPU sudah bisa menyerap dan bisa melanjutkan kembali proses pembanguinan. “Dari PPPK sudah melaksanakan,“ jelas sumber seorang pejabat Pemkot Kediri itu, Kamis (21/7) pekan lalu di ruang kerjanya.
Ditambahkan, hal tersebut berdasar dari Keputusan Wali Kota, Nomer : 188.45/134/419.16/2011. Salah satu item dalam keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 45 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dimana keputusan itu diterbitkan pada 12 April 2011.
Diketahui, pembangunan mega proyek multi years selama dua tahun itu, bakal menyerap dana APBD Kota Kediri, sekitar Rp 66,4 miliar dan. PT Fajar Parahiyangan selaku pelaksana (rekanan-red) sudah berulang kali mau dikonfirmasi, tapi kru Koran DOR hanya berhasil bertemu dengan seorang Satpam. Sedangkan punggawa atau Big Boss PT Fajar Parahiyangan seolah musnah dari peredaran bak siluman..
Seorang sumber yang tidak mau disebut identitasnya membenarkan, kalau proyek ini awalnya adalah seperti “hadiah” atas kebaikan rekanan yang telah banyak menyalurkan dana talangan pada proyek RS. Gambiran II Kota Kediri. “Sebenarnya, kalau mau jujur, dalam hal ini rekanan sudah banyak dirugikan,” kata sumber berinisial “H” tersebut.
Apakah keterangan sumber itu ada kaitannya dengan rumor yang beredar, bahwa orang nomor satu di Kota Kediri, telah berhasil mengisi koceknya sebagai fee sebesar Rp 1 miliar? Atau hanya sebagai dalil pembenar, demi menutupi borok rekanan yang sebut-sebut juga telah berhasil memperoleh pinjaman dari sebuah bank swasta di Surabya, dengan jaminan SPK?. (Wan/Simbolon)
0 komentar:
Posting Komentar