Sangat ironis, diduga proyek RSUD Gambiran II, Poltek dan Jembatan Brawijaya, hanya dikuasai oleh CV. Murni Kontruksi Indonesia (MKI) tanpa melalui tender terbuka.
KEDIRI Koran DOR-MEGA proyek di Kota Kediri yakni RSUD Gambiran II, Poltek dan Jembatan Brawijaya, terkesan sangat dipaksakan. Disinyalir, hanya menjadi arena Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), demi terciptanya kesempatan untuk mendulang rezki haram buat Walikota dan Kroninya.
Berdasarkan keterangan beberapa narasumber, bahwa pelaksnaan proyek pembangunan Jembatan Brawijaya, tidak lepas dari pembangunan mega proyek RSUD Gambiran II dan Poltek Kediri, yaitu CV Murni Kontruksi Indonesia (MKI).
“Munculnya bendera PT Fajar Prayangan Surabaya sebagai pelaksana proyek Jembatan Brawijaya, itu sifatnya hanya untuk mengelabui masyarakat luas. Karena pada prinsipnya, antara CV. MKI dan PT. Fajar Parahiyangan Surabaya, adalah satu group. Dan itu semua terjadi tanpa melalui proses tender atau lelang terbuka, “ ungkap sumber koran DOR.
Konyolnya lagi, ada sumber mengatakan, bahwa proyek Jembatan Brawijaya merupakan proyek “kompensasi’ atas talangan dana yang dikucurkan rekanan pada proyek RSUD Gambiran II dan Poltek Kediri. Sehingga tidak berlebihan, kalau ada pihak menilai, bahwa ketiga proyek itu merupakan satu paket yang dikuasai CV. MKI.
Jika berpikal pada Keputusan Presiden No. 80 /2003 dan Peraturan Presiden No.54/2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka seluruh proyek pembangunan skala besar atau di atas Rp. 200 juta, wajib hukumnya ditenderkan atau dilelang. Namun tiga proyek raksasa itu ditengarai berjalan tanpa proses lelang.
Lantas bagaimana tindakan aparat penegak hukum? Apakah benar ada kaitanya dengan rumor yang berkembang, bahwa sejauh ini aparat penegak hukum belum berani mengambil langkah–langkah hujum secara kongkrit, karena the big boss CV. MKI adalah masih keluarga dari mantan orang nomer dua terkuat di negeri ini, sekaligus penyandang dana saat pemenang Walikota dr. Samsul Azhar, benarkah ?
Seperti diketaui, bahwa proyek RSUD Gambiran II dan poltek Kediri, mengunakan dana APBD tahun 2008 -2011, sedangkan untuk pembagunan Jembatan Brawijaya menggunakan APBD tahun 2010-2012, namun hingga memasuki blan Maret 2011, proyek ini berhenti gara-gara dana yang diharapkan dari bantuan pemerintah pusat melalui APBN tidak disetujui. Mengingat jembatan tersebut bukan penghubung antar kota maupun provinsi. (wan)
0 komentar:
Posting Komentar