KEDIRI, Koran DOR-BOLEH dibilang, satu semester lebih Jamkesda sudah menjadi topik perbincangan publik Jawa Timur. Bagaimana tidak, diawal tahun hingga bebeapa bulan terakhir ini, bahwa jamkesda mengalami kekurangan dana dan mempunyai tunggakan di rumah-sakit milik pemerintah serta perlu sekali penambahan alokasi dana APBD dalam tahun berikutnya, bahkan ada pula yang anggarannya habis-ludes untuk pembiayaan warga maskin susulan karena tidak terkover dalam program jamkesmas.
Menurut Ahmad Iskandar anggota komisi E DPRD Propinsi Jatim selama 2 tahun ( 2009-2010) tunggakan jamkesda di 5 RS milik Pemerintah sebesar 60 milyar, sedang menurut Dr.Dodo Anondo Kadinkes Propinsi Jawa-timur sepanjang tahun 2011 jamkesda dianggarkan 170 milyar, dan ada tunggakan sebesar 60 milyar di 2010.
Malang 13 Maret 2011 Kadinkes Kota Malang Enny Rengganing Ati mengatakan bahwa tunggakan jamkesda di Kota Malang tahun 2010 menapai 1,2 milyar.
Kediri Senin 2 Mei 2011 Humas RS Pare Abdul Roziq mengatakan tunggakan jamkesda&jamkesmas mencapai 13 milyar di rumah-sakit Pare, klaim jamkesmas Oktober-Desember 2010 yang belum cair sebesar 2 milyar dan menyusu tahun ini Januari-April sebesar 3 milyar, sedang untuk jamkesda tunggakannya mencapai 5,6 milyar hingga Desember 2011. Selain itu Abdul Roziq juga mengatakan bahwa klaim jamkesmas tertunda karena ada kerusakan sistem audit pada jamkesmas. Sedang menurut Dina Kurniawati Komisi D DPRD Kab.Kediri mengatakan bahwa anggaran jamkesda jauh dibawah kebutuhan dan diupayakan ditutupi PAK tahun ini.
Kediri 10-05-2011 Dina Kurniawati Komisi D DPRD Kab.Kediri mengatakan idealnya Kab.Kediri anggaran jamkesda sebesar 13 milyar/tahun berdasarkan kebutuhan di tahun 2010. Tahun 2011 anggaran awal APBD sebesar 5 milyar, dan yang 3 milyar untuk membayar APBD 2010. Dina Kurniawati mengungkapkan tunggakan jamkesda dikeluhkan oleh pihak manajemen rumah-sakit.
Batu Malang Kamis 04 Agustus 2011 Kadinkes Batu Endang Triningsih mengatakan bahwa anggaran jamkesda Kota Batu sudah ludes. Anggarannya terserap sebesar 1,3 milyar, anggaran itu untuk 6000 pemegang kartu jamkesda dan paling banyak diserap oleh RS Baptis sebesar 300juta di tahun 2010. Dan diupayakan mengajukan anggaran lewat PAK yang akan dibahas bulan September sebesar 300 juta untuk mengkover pemegang kartu jamkesda hingga akhir tahun ini.
Surabaya, Pemkot Surabaya menunngak jamkesda ke RSUD Soetomo sebesar 20 milyar selama 6 bulan terhitung Januari-Juni 2011. Selain itu Dr.Dodo Anonodo Direktur RSUD Soetomo juga menerangkan bahwa tunggakan jamkesda dan jamkesmas dalam 2 bulan belum terbayar sebesar 28 milyar dan tiap bulannya tunggakan mencapai 7 milyar.
Sementara itu ketika dihubungi secara terpisah Arif Witanto Koordinator DKR(Dewan Kesehatan Rakyat)Jawa-timur mengatakan bahwa persoalan tunggakan dana jamkesda yang terhembus dan diungkapkan oleh petinggi kesehatan dan wakil rakyat perlu sekali untuk dicermati secara arif&bijaksana.
1.Isu itu dihembuskan agar anggaran APBD untuk jamkesda ada penambahan yang lebih besar lagi dikarenakan ada kepentingan disampingnya atau memang murni untuk kebutuhan rakyat miskin sakit yang akan dikover dalam program jamkesda.
2.Di Jember rakyat miskin sakit hanya dijatah 2,5 juta dan sisanya rakyat miskin sakit harus bayar sendiri meski harus menjual rumah atau kepemilikannya yang dipunyai. Hal ini perlu sekali untuk dicermati dan dipertanyakan kenapa bisa terjadi demikian!!!?? Padahal Kab.Jember merupakan Kabupaten terkaya di Jawa-timur. Ada kabar simpang-siur yang terdengar dan saya sendiri tidak berani membenarkan keakuratan faktanya, bahwa ketika pengajuan peserta jamkesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab.Jember kepada petinggi setempat ada penolakan sekitar 10.000 daftar nama peserta jamkesmas. Selain itu menurut B.Kusdinanti Kasi Jamkesmas Jember pernah memberikan keterangan bahwa di Kab.Jember sosialisasi jamkesmas tidak pernah dilakukan karena pelaksanaanya bukan merupakan tanggung-jawab dan kewenangan Dinas Kesehatan Kab.Jember.
3.Berdasar dari pernyataan&paparan para petinggi kesehatan dan wakil rakyat tentang tunggakan dan kekurangan dana APBD untuk jamkesda yang mengalami kendala kekurangan anggaran dan tambal sulam, kenapa pelaksanaan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin untuk dikelola Negara melalui Kementrian Kesehatan Repubik Indonesia dalam program jamkesmas saja, toh akses jamkesmas juga bisa dilakukan dengan menggunakan sktm. Tetapi yang jelas&pasti pengelolaannya tidak diserahkan dan dilakukan oleh BPJS yang belum jelas ujung&pangkalnya.Tetap dilakukan oleh Negara melalui Kementrian Kesehatan!!!!
4.Selain itu salah-satu program negara yang sudah dirilis, jampersal(jaminan persalinan) juga masih terkesan disamarkan dan tidak disampaikan dengan baik&benar kepada masyarakat oleh dinas terkait bahkan ada juga bidan yang terang-terangan menolaknya dengan alasan pembayarannya sangat minim. Padahal Negara tiap bulannya sudah menunaikan kewajibannya dengan menngaji para PNS!!!
5.Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab.Blitar ada penerbitan SKP anak peserta jamkesmas tertanggal Jakarta 4 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh PT.Askes dan ditanda-tangani oleh Direktur Operasional Kantor Pusat Umbu M Marisi. Yang dipertanyakan dan perlu diperjelas adalah, dari 3 peraturan di eturan no.2&3 itu merupakan aturan Bu Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu demi mereguk keuntungan lebih banyak dengan jalan mengelabui rakyat miskin.Dr.Budi Winarno Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab.Blitar pernah mengatakan bahwa pasien jamkesmas tidak gratis dan obat-obatan serta alat kesehatan yang tidak terantum dalam juknis jamkesmas diminta membeli bagi pasien jamkesmas. Selain itu di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar juga pernah ada temuan bahwa anak Nansa Amanatulloh penderita hydrocefallus peserta jamkesda masih diminta membeli alat kesehatan sebesar 5 juta.
6.Di Kabupaten Kediri ada temuan bahwa Satriya Abimanyu anak dari Yuli Haryono yang peserta Jamkesda Propinsi asal Dsn.Bulurejo Ds.Sumberjo Ke.Kandat Kab.Kediri, meski sudah mengantongi kartu Jamkesda Propinsi yang notabene pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah tetapi surat rujukannya menggunakan jamkesmas. Yang perlu dipertanyakan&diperjelas adalah memang aturannya seperti itu atau pertanyaan ada indikasi penagihannya tetap ke jamkemas dan anggaran APBD untuk jamkesda tetap utuh dan tidak terusik sama sekali, atau memang ada indikasi penagihan ganda Jamkesmas&jamkesda karena akses jamkesmas juga bisa dilakukan menggunakan sktm. (Arif W.Dkr Jatim)
0 komentar:
Posting Komentar